FORMASI Indonesia – Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutim, Faizal Rachman, menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 yang masih jauh dari target. Hingga triwulan ketiga, penyerapan anggaran hanya mencapai 29,47 persen dari total anggaran sebesar Rp14 triliun.
Dalam pertemuan bersama Forum Pemuda Kutim di ruang hearing DPRD Kutim, Faizal menyatakan keprihatinannya atas kondisi ini.
“Sebenarnya malu juga kita sampaikan ini, karena ini bagian dari tugas kita di DPRD. Saya bersama teman-teman dewan sudah berkali-kali mengingatkan TAPD terkait penyerapan anggaran,” ujarnya Senin (28/10/2024).
APBD Kutim 2024 yang semula sebesar Rp9,1 triliun meningkat menjadi Rp14 triliun usai perubahan APBD. Kenaikan anggaran tersebut dipicu oleh dua Peraturan Pemerintah, yaitu PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang perpajakan usaha batu bara dan PP Nomor 38 Tahun 2023 mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit yang kini juga diterima oleh Kutim.
Selain itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2023 sebesar Rp1,7 triliun turut menambah dana yang dikelola tahun ini.
Meski anggaran meningkat, serapan yang berjalan lambat membuat Faizal prihatin. Pemerintah Kabupaten Kutim telah mengadakan beberapa Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) pada Februari, April, Juli, dan Oktober 2024 untuk memantau serta mengevaluasi progres anggaran.
“Pada Radalok bulan April, serapan baru mencapai 8,2 persen. Di bulan Juli naik menjadi 20,58 persen, dan hingga Oktober ini hanya 29,47 persen, sangat jauh dari target 75 persen yang diharapkan,” jelas Faizal.
Dengan waktu yang semakin singkat hingga akhir tahun, Faizal memperkirakan anggaran Rp14 triliun kemungkinan besar tidak akan terserap sepenuhnya sesuai rencana.(*)
