FORMASI Indonesia – Dalam Rapat Paripurna XXXIII DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2024/2025, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman membacakan Penyampaian Nota Pengantar Pemerintah Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024. Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD, Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta, Selasa (18/3/2025).
Dalam laporannya, Ardiansyah Sulaiman menyampaikan berbagai capaian kinerja pemerintahan sepanjang tahun 2024, termasuk hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Berdasarkan evaluasi tersebut, Kabupaten Kutai Timur memperoleh nilai 60,08 dengan predikat ‘B’,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak menerima program maupun kegiatan dalam bentuk tugas pembantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Namun, kata dia, daerah ini tetap memperoleh transfer dana dari pemerintah pusat yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik, serta Dana Bagi Hasil (DBH) dari Sumber Daya Alam (SDA), termasuk DBH SDA Mineral dan Batubara.
“Seluruh dana tersebut menjadi bagian integral dalam struktur APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024,” jelas Ardiansyah.
Di bidang kepegawaian, Bupati Kutim dua periode tersebut menyampaikan bahwa jumlah pegawai di daerahnya mencapai 12.897 orang.
“Terdiri atas 5.428 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3.302 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 4.116 Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D),” rinci Ardiansyah Sulaiman.
Keberhasilan Pemkab Kutim, sambung dia, dalam menjalankan otonomi daerah juga ditandai dengan perolehan 37 penghargaan sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 10 penghargaan diraih di tingkat nasional, sementara 27 penghargaan lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja keras kita bersama,” tegasnya.
Meski telah meraih berbagai pencapaian, Ardiansyah mengakui bahwa masih ada sejumlah target yang belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan agenda pembangunan.
“Jika masih terdapat kekurangan dalam efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, marilah kita terus membangun kerja sama yang tulus serta proporsional,” ujarnya.
Rapat kali ini dihadiri oleh jajaran pimpinan DPRD Kutim, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta berbagai elemen masyarakat dan insan pers.(*/One)
