Asisten II Kutim: SKPD Harus Terbuka Soal Masalah Serapan Anggaran

Foto: Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kutim, Zubair

FORMASI  Indonesia — Rendahnya serapan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kutai Timur mendapat perhatian serius dari Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Zubair. Ia menilai stagnasi penyerapan anggaran disebabkan oleh berbagai hambatan teknis dan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah.

“Ya, intinya itu kita dapat masukan dari perangkat daerah terkait apa kendala hambatan mereka sehingga terkesan masih agak stagnan serapannya itu kecil betul. Makanya saya bilang tadi saya tidak akan paparan secara normatif,” ujar Zubair usai rapat evaluasi, Selasa (7/5/2025).

Bacaan Lainnya

Zubair menekankan pentingnya mengurai persoalan secara mendalam, bukan sekadar menyampaikan laporan formalitas. Ia mendorong agar forum evaluasi dijadikan ruang untuk mengungkap akar masalah secara terbuka.

“Karena itu sudah biasa tiap tahun, tapi apa masalah intinya supaya kita bisa carikan solusinya dan mudah-mudahan dalam sehari dua ini sudah dapat solusinya sehingga SKPD itu bisa berjalan normal dan mengejar ketertinggalannya,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, sorotan diarahkan pada sejumlah SKPD yang berperan langsung dalam proses realisasi anggaran. Zubair menyebutkan, beberapa SKPD terkait tidak memberikan keterangan yang cukup jelas, padahal unit-unit ini memegang peran penting dalam proses perencanaan dan pencairan anggaran.

“Beberapa SKPD yang terkait langsung dengan masalah ini harusnya bisa lebih terbuka dan aktif menjelaskan apa kendalanya. Kalau hanya diam atau hanya menyalahkan prosedur, ya susah juga kita menyelesaikan,” tegasnya.

Zubair juga menyinggung lemahnya koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Tim Anggaran Badan DPRD (TABD). Ia menyebut TAPD bahkan belum pernah menerima arahan resmi dalam bentuk surat dari TABD.

Untuk mengatasi berbagai kendala ini, Zubair berencana mengadakan evaluasi secara berkala. “Kalau perlu saya laksanakan tiap bulan. Karena apa? Kemarin waktu diskusi dengan tim pemeriksa BPK itu bahkan disarankan kalau bisa Pak asisten laksanakan aja tiap minggu, dia bilang,” ungkapnya.(One)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *