Kutai Timur, – Kecamatan Batu Ampar berhasil menorehkan prestasi gemilang di sektor kesehatan masyarakat, membuktikan bahwa keterbatasan fasilitas tidak menghalangi capaian positif. Kecamatan ini berhasil keluar dari lokus stunting dan bahkan mencatatkan diri sebagai kecamatan dengan angka stunting paling rendah di Kutai Timur pada tahun lalu.
Camat Batu Ampar, Suriansyah, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini menjadi kebanggaan, terutama mengingat tantangan besar yang dihadapi wilayahnya.
“Kalau memang Anda lihat data stunting tahun-tahun sebelumnya, Batu Ampar itu adalah Kecamatan yang angka stuntingnya paling rendah,” ujarnya belum lama ini.
Capaian ini bukanlah kebetulan. Sebelumnya, Batu Ampar, termasuk Desa Beno Harapan dan Mawa Indah, sempat masuk dalam Lokus Stunting. Menanggapi hal tersebut, pemerintah kecamatan melakukan intervensi masif dengan memfokuskan anggaran desa untuk urusan stunting.
Motor penggerak utamanya adalah tim PKK Kecamatan yang bersinergi langsung dengan PKK Desa. Upaya ini diperkuat dengan melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), termasuk TNI dan Polri.
“Kita fokuskan anggaran-anggaran desa untuk urusan stunting. Kita libatkan para unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan, unsur TNI Polri dan motor penggerak utamanya adalah PKK di kecamatan,” jelas Suriansyah
Intervensi terpadu ini membuahkan hasil luar biasa, di mana tahun lalu Batu Ampar tidak hanya berhasil keluar dari daftar lokus stunting, tetapi juga menjadi wilayah dengan angka stunting terendah di Kutim. Prestasi ini semakin menonjol karena Batu Ampar harus berjuang dengan minimnya sumber daya kesehatan. Kecamatan ini hanya memiliki satu gedung Puskesmas baru di Batu Timbau yang sudah memadai secara fisik. Namun, Puskesmas tersebut hanya diisi oleh satu orang dokter yang harus merangkap berbagai tugas.
Selain itu, Puskesmas Pembantu (Pustu) di desa-desa saat ini tidak lagi memiliki petugas kesehatan (nakes) tetap, karena adanya kebijakan penarikan bidan desa ke Puskesmas Induk.
Suriansyah mengapresiasi Kepala Desa yang berinisiatif membantu mengatasi masalah ini dengan menghadirkan bidan-bidan desa yang honornya ditanggung oleh desa. Pemerintah daerah terus mengajukan penambahan tenaga dokter dan dokter gigi, apalagi setelah Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang membuka peluang rekrutmen nakes baru.(ADV)
