Kutai Timur – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat infrastruktur penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara struktural. Langkah ini diwujudkan melalui pembangunan enam posko Karhutla di zona-zona rawan yang didanai dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR) dari Kementerian Kehutanan.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kutim, Muhammad Naim, menjelaskan bahwa inisiatif pembangunan posko ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan terus berlanjut hingga saat ini.
”BPBD dari tahun 2019 berakhir kemarin 2024 itu kita dapat dana DBHDR, bagi hasil dari Menteri Kehutanan,” ujar Naim.
Enam Posko Strategis di Zona Rawan
Naim merinci, dari dana tersebut, BPBD Kutim telah berhasil mendirikan enam posko per zona di berbagai wilayah strategis yang rawan Karhutla.
Pembangunan posko dilakukan per zona karena mempertimbangkan alokasi anggaran yang terbatas, di mana dana DBHDR juga harus dibagi dengan instansi lain di luar BPBD.
Posko-posko tersebut tersebar di beberapa lokasi kunci, termasuk:
1. Sangkulirang
2. Muara Bengkal
3. Muara Ancalong
4. Wahokombeng Telen
5 Teluk Pandan
6. Satu titik di zona lainnya.
Untuk memaksimalkan fungsi posko, BPBD Kutim juga telah melengkapi fasilitas di lokasi-lokasi tersebut dengan berbagai peralatan manual dan kendaraan pendukung.
”Bahkan kita sudah melengkapi dengan peralatan-peralatan manual termasuk water supply, itu kita supply,” kata Naim.
Selain itu, posko juga diperkuat dengan kendaraan operasional, seperti motor patroli yang digunakan untuk pemantauan keliling, serta mobil single cabin yang telah dimiliki oleh beberapa kecamatan.
Naim berharap, keberadaan posko dan kelengkapan peralatannya ini dapat dioptimalkan dan difungsikan secara efektif oleh pemerintah kecamatan setempat.
”Tentu koordinasi dengan teman-teman PMK (Pemadam Kebakaran), Pemadam Kebakaran. Dan kalau memang mereka belum memiliki gedung, ya bisa gabung. Koordinasi dengan relawan yang lain,” pungkasnya.(ADV).
