FORMASI Indonesia – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mempercepat penguatan infrastruktur digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat desa. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar, menegaskan bahwa pemerataan akses internet dan penguatan keamanan siber menjadi dua fokus utama yang tengah dikerjakan secara bertahap. Hal ini ia sampaikan usai menghadiri pembukaan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) XLI yang digelar Diskominfo Staper Kutim bersama PWI Kutim di D’Lounge Hotel Royal Victoria, Selasa (18/11/25).
Ronny menjelaskan bahwa seluruh kantor desa di Kutim, yang berjumlah 139 desa dan dua kelurahan, kini telah terhubung jaringan internet dasar. Keberadaan akses tersebut menjadi fondasi penting untuk memperlancar administrasi pemerintahan desa.
“Untuk 139 desa dan dua kelurahan, semua sudah tersedia jaringan internet di kantor desa, karena memang tujuannya untuk memperlancar administrasi,” jelasnya.
Namun, tantangan masih muncul di beberapa daerah yang berstatus blank spot akibat kondisi geografis yang luas. Untuk itu, Diskominfo melakukan inventarisasi titik yang belum terlayani sekaligus menilai area yang memungkinkan dijangkau provider.
“Mana yang bisa dijangkau provider, mana yang tidak. Nah, itu yang kita coba pelan-pelan menutupi,” tambahnya.
Sejalan dengan pemerataan internet, Diskominfo juga memperkuat aspek keamanan digital. Ronny menyebut bahwa maraknya hoaks dan disinformasi menuntut pemerintah meningkatkan kewaspadaan melalui rencana pembentukan Patroli Siber. Meskipun masih dalam tahapan perencanaan, koordinasi dengan berbagai pihak sudah berlangsung.
“Yang penting kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.
Di sisi lain, pengawasan fisik turut diperkuat lewat pemasangan CCTV di sejumlah lokasi strategis, termasuk kantor desa, kantor camat, dan area rawan lainnya. Saat ini progres pemasangan mencapai 50–60 persen dan terus dilanjutkan sesuai kemampuan anggaran.
“Tujuan kita memasang CCTV bukan mau memata-matai, namun untuk memantau aktivitas administrasi perkantoran,” ujarnya.
Program ini juga bersinergi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan. Selain itu, Diskominfo memperluas layanan Wi-Fi sekolah dan fasilitas UPT seperti perpustakaan, Pusban, dan Puskesmas. Untuk wilayah yang belum memiliki pasokan listrik memadai, pemerintah menyiapkan solar panel agar perangkat internet dan CCTV tetap berfungsi.
Melalui langkah bertahap ini, Diskominfo Staper Kutim menegaskan komitmennya menghadirkan layanan digital yang merata, aman, dan mendukung tata kelola pemerintahan hingga ke level desa.(Adv)
