FORMASI Indonesia – “Kebijakan bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik rakyat.” Kalimat ini menjadi pengingat penting dari Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Fraksi Demokrat, Agus Aras, saat melakukan Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) di Gg. Mujur Jaya, Kecamatan Sangatta Utara, Minggu (29/6/2025).
Dalam kegiatan tersebut, dia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memahami dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Ia menyebut bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis saat ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin menyampaikan informasi yang utuh kepada masyarakat mengenai arah kebijakan pemerintah, khususnya terkait demokrasi dan bagaimana pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal,” ujarnya di hadapan warga yang hadir.
Menurutnya, salah satu kebijakan yang menjadi prioritas nasional saat ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah. Program ini digagas pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas gizi dan membangun generasi masa depan yang sehat dan cerdas.
“Contoh hari ini dengan temanya kita prioritas kebijakan publik. Kalau secara nasional, salah satunya adalah gizi gratis. Ini penting karena menyangkut pembangunan generasi ke depan,” jelasnya.
Disisi lain, dia juga menyinggung program lain yang menjadi fokus pemerintah provinsi, seperti pendidikan gratis melalui program gratis poll, yang merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur Kaltim saat ini. Menurutnya, program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah.
Untuk itu kehadiran pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat juga tak luput dari sorotannya, yakni; BBM bersubsidi, layanan kesehatan, dan pendidikan yang merata. Ia menilai, kebijakan yang dirancang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Kebijakan dalam dunia pendidikan seperti bantuan operasional sekolah, beasiswa, hingga penguatan kurikulum lokal, semua ini sangat strategis untuk membangun SDM daerah,” tuturnya.
Agus menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh pasif terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Partisipasi aktif, baik dalam bentuk pengawasan maupun masukan, akan membuat implementasi kebijakan menjadi lebih tepat sasaran.
“Masyarakat harus memahami bahwa kebijakan ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik rakyat. Partisipasi aktif dari warga sangat dibutuhkan agar implementasinya tepat sasaran,” tandasnya.(*)
