FORMASI Indonesia, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan dan migas.
Sunggono menekankan pentingnya optimalisasi berbagai sumber PAD, salah satunya melalui evaluasi terhadap peraturan daerah (Perda) yang belum berjalan efektif.
Ia mencontohkan Perda rumah walet yang hingga kini belum memberikan dampak signifikan terhadap pemasukan daerah.
“Kita perlu mengevaluasi Perda yang belum efektif dan memaksimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor. Aset daerah juga harus dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi bagi PAD, termasuk dalam realisasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ketergantungan Kukar terhadap DBH migas harus dikurangi karena sumber daya ini akan terus berkurang seiring waktu.
“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.
Forum yang menjadi bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Dengan berbagai pihak, termasuk OPD, DPRD, akademisi, dunia usaha, serta perwakilan masyarakat, dapat memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
Output utama yang diharapkan meliputi Dokumen Hasil Kesepakatan Forum, Berita Acara, dan Rekomendasi Forum yang mencakup hasil diskusi, usulan, serta keputusan yang diambil.
Selain itu, rencana aksi tindak lanjut juga menjadi fokus agar hasil forum dapat diimplementasikan secara optimal.
“Saya berpesan agar ada sinergi dan komitmen yang kuat antarperangkat daerah dalam menjalankan program yang telah disepakati. Tingkatkan koordinasi untuk program lintas sektor dan percepat implementasi dengan pembagian tugas yang jelas antar-OPD,” pungkas Sunggono.(Adv)
