FORMASI Indonesia — Setelah bertahun-tahun stagnan dalam bayang-bayang ketidakpastian, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur akhirnya menunjukkan geliat pembangunan yang signifikan. Kepastian hadir, peluang terbuka, dan para investor mulai berbondong melirik kawasan strategis di pesisir timur Kalimantan ini.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Zubair, mengungkapkan bahwa sejak Bupati Kutim memberikan mandat langsung untuk menangani perkembangan KEK Maloy, banyak kemajuan berarti telah dicapai. Salah satu tonggak penting adalah terbentuknya rencana pembentukan Perseroda (Perusahaan Daerah) bersama antara Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkab Kutim.
“Alhamdulillah, setelah melalui berbagai forum dan rapat yang alot, akhirnya disepakati akan dibentuk perseroda bersama antara provinsi dan kabupaten. Ini untuk memastikan operasional dan pengelolaan Maloy berjalan profesional dan saling menguntungkan,” ujarnya saat ditemui belum lama ini.
Ia menjelaskan, pembagian kepemilikan saham di perseroda tersebut telah disepakati, yakni 51 persen untuk Provinsi dan 49 persen untuk Kutim.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi juga bentuk pengakuan terhadap kontribusi Kutai Timur yang sejak awal sudah membebaskan lahan dari masyarakat,” tegasnya.
Saat ini, KEK Maloy juga tengah menjajaki kesepakatan dengan investor besar asal Tiongkok. Proses negosiasi telah berlangsung intensif dengan 14 kali rapat, termasuk melalui forum daring bersama Pj Gubernur Kaltim. Pemerintah Kutim pun telah menawarkan lahan seluas 300 hektare dengan harga sewa yang diklaim termurah di Indonesia, bahkan dunia, lengkap dengan berbagai insentif.
“Saya tekankan saat rapat terakhir, ini kesempatan besar. Kalau mereka tidak ambil, masih banyak calon investor lain yang sudah antre,” ungkap Zubair.
Dia menyebut, meski belum dapat membeberkan identitasnya, beberapa investor besar nasional dan internasional telah menyatakan minat serius untuk menanamkan modal di Maloy.
Tak hanya itu, kata dia, infrastruktur pendukung seperti suplai air bersih dari PDAM juga tengah dipersiapkan. Menurut Zubair, tarif air nantinya akan menggunakan harga bisnis, yang justru diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sekarang mata dunia sudah mulai melihat ke Maloy. Progresnya terus berjalan, tinggal menunggu realisasi tahap akhir dan penyelesaian administratif,” tutupnya.(One)
