FORMASI indonesia – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan kebutuhan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemkab Kutim menegaskan pentingnya penguatan sinergi antardaerah untuk menjaga stabilitas harga di akhir tahun.
Rakor yang diikuti dari Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, pada Senin (17/11/25) tersebut menjadi salah satu langkah antisipatif menghadapi meningkatnya permintaan masyarakat. Situasi ini, jika tidak diantisipasi, berpotensi menimbulkan tekanan inflasi karena adanya kenaikan konsumsi harian hingga akhir Desember.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim, Noviari Noor, mewakili Bupati Kutim menekankan bahwa pengendalian inflasi saat Nataru menjadi prioritas untuk menjaga kenyamanan masyarakat. “Melalui rakor ini, kita memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru 2026 tanpa kekhawatiran soal gejolak harga maupun gangguan pasokan,” ujarnya.
Noviari juga mengapresiasi konsistensi TPID Kutim serta Bagian Perekonomian dalam memantau perkembangan harga di lapangan. Ia kembali menegaskan penerapan Strategi 4K sebagai pedoman utama: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Ia meminta Dinas Perdagangan memperkuat operasi pasar serta pengawasan harga, sementara Bulog dan distributor diminta menjamin kecukupan stok. Noviari juga menekankan pentingnya Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga suplai tetap stabil dan efisien.
Di sisi distribusi, Dinas Perhubungan dan kepolisian diminta memastikan jalur logistik tidak terganggu oleh cuaca atau hambatan teknis lainnya. Sementara dari aspek komunikasi, pemerintah menekankan perlunya penyampaian informasi harga dan ketersediaan barang secara cepat agar tidak menimbulkan spekulasi.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang memperkuat ketahanan pangan daerah. “Sinergi lintas sektor adalah kunci agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga,” tegas Noviari.
Rakor diikuti perangkat daerah terkait, TPID, Forkopimda, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.(Adv)
