FORMASI Indonesia – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menyiapkan penyesuaian kebijakan daerah setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2025 yang dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan bahwa seluruh pemangku kebijakan di daerah perlu mempercepat langkah agar sejalan dengan arah pembangunan nasional yang saat ini tengah digencarkan pemerintah pusat.
Rakor yang berlangsung di Ballroom L Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (19/11/2025), menghadirkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta perwakilan Komisi II DPR RI. Beragam materi strategis terkait pembangunan nasional, target lintas sektor, hingga arahan Presiden Prabowo Subianto dipaparkan dalam pertemuan tersebut.
Mahyunadi menyebut materi yang disampaikan para menteri memberi dorongan kuat bagi dirinya untuk menguatkan sinergi pusat–daerah, terutama dalam sektor pertanian dan pengembangan sekolah rakyat. Menurutnya, banyak peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah jika mampu menerjemahkan program nasional secara tepat.
“Penjabaran materi sangat luar biasa dan menjadi motivasi bagi saya untuk mensinergikan strategi pembangunan di Kutim dengan pemerintah pusat, karena peluangnya sangat besar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat mengenai pelantikan pejabat eselon II oleh Presiden. Kebijakan ini memungkinkan mobilitas ASN eselon II ke seluruh Indonesia, yang menurut Mahyunadi bukan kemunduran bagi daerah, melainkan upaya memperkuat kualitas birokrasi secara nasional.
Mahyunadi menekankan pentingnya membawa hasil rakor ke tingkat implementasi di daerah. Ia juga menanggapi penekanan Kepala BKN terkait penguatan meritokrasi. Meski baru sembilan bulan menjabat, Mahyunadi menilai masih ada ASN yang bekerja lamban akibat proses seleksi yang kurang berbasis profesionalisme.
“Ke depan seleksi pejabat harus benar-benar mengedepankan kemampuan dan profesionalisme. Jangan sampai program daerah terhambat karena ketidakmampuan pejabat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menjelaskan bahwa hasil rakor memiliki dampak langsung terhadap manajemen ASN di Kutim. Dua kementerian yang memerlukan dukungan kuat dari ASN daerah adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial. Mulai 1 Januari 2026, penyuluh pertanian akan dialihkan menjadi tenaga pusat, sedangkan ASN lainnya akan dilibatkan dalam mendukung program sosial melalui Koperasi Merah Putih di desa-desa.
Rakor tersebut sebelumnya dibuka oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah, yang menekankan urgensi reformasi birokrasi dan penguatan kompetensi ASN di tengah tuntutan digitalisasi.(ADV)
