FORMASI Indonesia, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram, atau yang akrab dikenal dengan gas melon. Setelah sempat terjadi lonjakan harga akibat kebijakan baru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar memastikan bahwa distribusi kini kembali normal dan tepat sasaran.
Muhammad Bustani, Kepala Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Barang Pokok Disperindag Kukar, menjelaskan bahwa harga sempat meningkat karena adanya perubahan regulasi yang sempat membuat pengecer tidak diperbolehkan menjual gas melon.
“Kalau harganya memang seperti itu, kemarin itu kan ada aturan terbaru. Jadi ketika ada keterangan terbaru, ada kenaikan di masyarakat. Tapi sekarang sudah aman saja karena kemarin itu infonya pengecer tidak boleh menjual lagi, tapi sekarang dikembalikan lagi, tetap pengecer menjual,” ujarnya.
Disperindag menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas melon sebesar Rp19.000 untuk wilayah Kukar. Namun, Bustani mengakui bahwa harga di daerah terpencil seperti Tabang dapat lebih tinggi karena tambahan biaya distribusi.
“Kalau harga HET yang dikeluarkan dari pemerintah sini kan Rp19.000. Tapi untuk di daerah yang jauh, itu ada perhitungan lagi, ada penambahan biaya,” jelasnya.
Untuk memastikan subsidi gas tepat sasaran, Disperindag mewajibkan pembelian menggunakan KTP di pangkalan. Hal ini bertujuan agar gas hanya dinikmati oleh masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro.
“Sekarang ini yang kita awasi itu sasarannya. Jangan sampai orang yang tidak memerlukan itu malah dapat bagian. Makanya kalau di pangkalan, pembeli harus pakai KTP,” katanya.
Bustani pun mengingatkan para pengecer dan pangkalan untuk mematuhi aturan.
“Dengan mekanisme ini, masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap dapat membeli gas melon dengan harga terjangkau,” pungkasnya.(Adv)
