Sangatta, – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMDes) tengah gencar menyosialisasikan transformasi peran Posyandu di tingkat desa. Posyandu, yang selama ini identik dengan layanan kesehatan ibu dan anak, kini diwajibkan untuk melaksanakan enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM), menjadikannya pusat pelayanan publik yang multidimensi di tingkat RT.
Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan program unggulan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan secara aktif di desa-desa. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan dasar yang sebelumnya terpisah menjadi satu titik layanan yang terjangkau oleh masyarakat.
“Program unggulan kita ini masalah Posyandu. Posyandu ini kalau dulu hanya bergerak di bidang kesehatan, sekarang ada 6 SPM yang harus dibentuk di tingkat desa,” ungkapnya saat ditemui di lobby DPMdes Kutim pada Jum’at 14 November 225.
Lingkup layanan 6 SPM ini jauh melampaui sektor kesehatan. Kini, Posyandu dituntut untuk mengampu isu-isu strategis lain, termasuk aspek keamanan, perumahan rakyat, dan lain sebagainya. Artinya, Posyandu akan menjadi simpul penting yang menghubungkan kebutuhan dasar masyarakat di level RT dengan program pemerintah daerah.
Basuni mengakui bahwa pengaktifan kembali Posyandu dengan cakupan 6 SPM ini merupakan tantangan besar.
“Ini memang agak-agak sulit. Kita kemarin masalah kesehatan sudah tertatih-tatih belum maksimal,” katanya.
Namun, ia menekankan bahwa peran desa sangat penting dan harus dioptimalkan. Penguatan Posyandu dengan 6 SPM ini didukung penuh oleh keuangan desa. Basuni menegaskan bahwa anggaran untuk pelaksanaan dan pengaktifan program-program 6 SPM tersebut harus masuk ke dalam alokasi dana desa.
“Sekarang desa memang anggarannya luar biasa ini, ya dengan karena dia ada berbagai sumber. Itu dana dari DD, kemudian ADD, kemudian bagi hasil pajak retribusi daerah, ada dana transfer dan juga PAD,”pungkasnya. (QQ/*/ADV)
