Revolusi Manajemen ASN: Presiden Bakal Lantik Pejabat Eselon II, Kutim Siap Manfaatkan Peluang Nasional

FORMASI Indonesia – Pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi birokrasi dengan menekankan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis data, adaptif, dan responsif. Salah satu langkah strategis yang diungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025, di Jakarta, Rabu (19/11/2025), adalah rencana pelantikan pejabat eselon II langsung oleh Presiden.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menekankan bahwa Rakornas kali ini menjadi momentum konsolidasi nasional dalam menghadapi berbagai tantangan publik, mulai dari ketahanan pangan hingga transformasi digital. “Rakornas Kepegawaian tahun ini menekankan kolaborasi lintas sektor dan akselerasi manajemen ASN untuk mendukung prioritas pembangunan nasional,” jelas Zudan. Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data talenta ASN sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sasaran.

Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menilai kebijakan ini membuka peluang bagi pejabat daerah untuk berkiprah di tingkat nasional. “Eselon II ke depan bisa bertugas di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta. Ini terobosan besar yang mendukung profesionalisme ASN,” ujarnya usai menghadiri Rakornas bersama Kepala BKPSDM Misliansyah.

Mahyunadi menambahkan, meski mekanisme baru ini berpotensi membatasi fleksibilitas kepala daerah dalam mempertahankan SDM unggulan, manfaatnya lebih besar bagi tata kelola birokrasi secara menyeluruh. Ia juga menyambut baik paparan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang menurutnya memberikan wawasan strategis untuk menyelaraskan pembangunan Kutim dengan target nasional.

Rakornas Kepegawaian 2025 yang dihadiri pejabat tinggi negara, termasuk Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, juga menjadi ajang penyerahan BKN Award 2025. Penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen memajukan kinerja birokrasi melalui empat kategori, mulai dari implementasi Indeks NSPK hingga pengelolaan layanan kepegawaian.(Adv)

Pos terkait