Kutai Timur, – Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan untuk anak sekolah di Batu Ampar terhambat implementasinya. Masalah utamanya bukan terletak pada anggaran, melainkan pada standarisasi dapur yang ditetapkan sangat ketat,mirip standar dapur militer atau restoran cepat saji.
Camat Batu Ampar, Suriansyah, mengungkapkan bahwa standar yang terlalu tinggi ini menyulitkan pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi karena membutuhkan investasi yang luar biasa besar.
“Standarisasi dapur MBG itu seperti standarisasi dapur militer seperti standarisasi dapur restoran spot saji,” jelas Suriansyah.
Selain standar fisik dapur yang tinggi (seperti kebutuhan exhaust blower khusus dan prosedur cuci yang rumit), program ini juga terganjal oleh keterbatasan logistik. Standar program hanya menggaransi pengiriman makanan paling jauh dalam waktu 30 menit.
Mengingat wilayah Batu Ampar yang luas dan desa-desa yang terpencar, satu dapur yang direkomendasikan tidak akan mampu menjangkau semua target anak sekolah, termasuk di Desa Mugi Rahayu dan Himba Lestari. Untuk menjangkau seluruh anak, dibutuhkan setidaknya tiga dapur terpisah, yang semakin melipatgandakan biaya investasi.
Menyikapi kendala ini, Suriansyah mengusulkan agar program MBG diserahkan kepada kantin-kantin sekolah atau pelaku kuliner lokal (warung makan) yang sudah ada di setiap desa.
Menurutnya, skema ini jauh lebih efektif dan pro-UMKM. Pihak program cukup mendatangi warung-warung tersebut, menetapkan standar kebersihan minimal (seperti cara mencuci dan peralatan dasar), tanpa harus memaksa mereka membangun fasilitas standar militer.
“Kalau memang dapur itu diserahkan ke kantin-kantin sekolah tau memberikan kesempatan kepada pelaku kuliner yang memang sudah ada di kampung itu,” pungkas Suriansyah.(ADV).
