Terpaksa Sewa Kolam Renang, Siswa SMK Pelayaran Jadi Korban Proyek Rp9 Miliar yang Mangkrak

Keadaan Kolam Renang SMK Negeri 2 Sangatta Utara atau dikenal sebagai SMK Pelayaran

FORMASI Indonesia – Impian siswa SMK Negeri 2 Sangatta Utara (SMK Pelayaran) untuk belajar renang di kolam milik sendiri harus tertunda. Proyek pembangunan kolam renang senilai Rp9 miliar yang digadang-gadang mendukung pembelajaran kurikulum pelayaran tak kunjung rampung hingga pertengahan 2025.

Akibatnya, siswa harus mengikuti pelajaran berenang di luar sekolah, menyewa fasilitas di kolam umum seperti Swarga Bara dan Hotel Victoria. Kondisi ini menambah beban logistik dan melemahkan semangat belajar peserta didik.

Bacaan Lainnya

“Anak-anak kalau pelajaran berenang terpaksa kami bawa ke luar sekolah. Ya gimana lagi, mau berenang di mana?” ujar Kepala Sekolah SMKN 2 Sangatta Utara, Puji Astuti Rahayu Effendi dengan nada getir.

Proyek yang dikerjakan oleh CV Kalembo Ade Mautama, perusahaan asal Nusa Tenggara Barat, seharusnya rampung pada akhir 2024. Namun, sejumlah kendala, termasuk konflik internal antara pelaksana dan penyedia material, Toko Berlian Jaya Abadi, membuat tenggat waktu terus bergeser.

“Kami hanya bisa menerima. Yang memberi sedang bermasalah. Kita orang kecil hanya menerima pemberian,” ujar Puji dengan lirih, menggambarkan keterbatasan pihak sekolah.

Disisi lain, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Surasa, saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp dari Sangatta baru-baru ini, mengatakan bahwa proyek ini mengalami keterlambatan, namun ia juga  menyebut progres fisik telah mencapai lebih dari 90 persen.

Maka dari itu, lanjut Surasa, proyek ini mendapat perpanjangan waktu berdasarkan Pergub Nomor 6 Tahun 2024 hingga akhir Juni 2025.

“Masih dalam masa pekerjaan. Ibarat dari Samarinda ke Balikpapan dua jam, sekarang baru sejam setengah,” katanya.

Terkait dugaan kredibilitas penyedia, Surasa menyebutkan bahwa pengadaan dilakukan secara elektronik melalui LPSE dan bukan menjadi tanggung jawab langsung dinas. Bila penyedia gagal menyelesaikan, jaminan pelaksanaan akan dicairkan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan.

Namun hingga pertengahan Juni 2025, belum ada kepastian apakah proyek akan selesai tepat waktu atau kembali molor. Yang jelas, para siswa masih menunggu janji lama tentang fasilitas pendidikan yang layak, sebuah hak yang seharusnya tak dirampas oleh konflik proyek dan lemahnya pengawasan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi lebih lanjut terkait proyek tersebut. Apakah selesai diakhir juni atau ada perpanjangan waktu.(*/One/Ty)

 

Pos terkait