FORMASI Indonesia – Ketidakpastian status kepegawaian membuat ratusan tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) di Kutai Timur (Kutim) melakukan aksi damai di halaman Kantor Sekretariat DPRD Kutim, Selasa (18/3/2025).
Mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Kerja Kontrak Daerah (FORKOM TK2D) menuntut kejelasan mengenai pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini masih tertunda.
“Sebenarnya, anggaran untuk PPPK sudah ada. Jika daerah sudah siap, kenapa harus menunggu lebih lama?” kata Mursalim, salah satu perwakilan demonstran.
Dalam tuntutannya, mereka meminta agar pemerintah daerah tidak memperpanjang SK TK2D dan segera menerbitkan SK PPPK.
Menanggapi aksi ini, Ketua DPRD Kutim, Jimmy, menyatakan pihaknya memahami keresahan para TK2D dan akan terus mengawal kebijakan tersebut.
“Kami berharap keputusan dari pemerintah pusat segera keluar agar semuanya jelas dan tidak ada ketidakpastian lagi,” ujarnya.
Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menambahkan bahwa secara teknis daerah sudah menerima Pertek dari BKN, namun sistem perekrutan saat ini masih tertunda.
“Sebelum ada penundaan, kita sudah mendapatkan Pertek dari BKN untuk pengangkatan per 1 Maret 2025. Namun, sistem perekrutan terblokir, sehingga kami harus menunggu kepastian apakah bisa menggunakan Pertek yang lama atau harus menginput ulang data,” jelasnya.
BKPSDM menargetkan penyelesaian pengangkatan tahap pertama sebelum Oktober 2025, sementara tahap kedua ditargetkan selesai pada akhir tahun. Namun, semua masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat.(*/One)
